SAMARINDA, TeropongJateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur menandatangani kesepakatan kerja sama lintas sektor yang diproyeksikan memiliki potensi ekonomi hingga Rp20,2 triliun. Nilai tersebut merupakan akumulasi berbagai peluang perdagangan, investasi, jasa keuangan, hingga dukungan proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN), bukan transaksi yang akan terealisasi sekaligus.
Kesepakatan itu ditandatangani Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Kamis, 6 Agustus 2026. Penandatanganan juga diikuti kepala organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), asosiasi, serta sejumlah kepala daerah dari kedua provinsi.
Kerja sama mencakup berbagai sektor strategis. Pada sektor pangan, Jawa Tengah berpeluang memasok sedikitnya 778 ton telur, 873 ton daging ayam, 321,6 ton bawang merah, serta 6.119 ton beras ke Kalimantan Timur. Potensi nilai perdagangan komoditas tersebut diperkirakan mencapai Rp237,75 miliar. Selain itu, pengembangan peternakan dan kesehatan hewan diproyeksikan memiliki nilai ekonomi sekitar Rp2,1 triliun setiap tahun.
Di sektor industri dan perdagangan, kedua daerah mengidentifikasi peluang kerja sama senilai sekitar Rp36 miliar per tahun. Sementara sektor kelautan dan perikanan diperkirakan menghasilkan potensi transaksi sekitar Rp2,238 miliar per tahun melalui penguatan rantai pasok dan distribusi komoditas.
Potensi lain berasal dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah memperkirakan transaksi langsung dapat mencapai Rp21 miliar per tahun, dengan dampak ekonomi lanjutan (multiplier effect) sekitar Rp36 miliar per tahun.
Porsi terbesar dalam proyeksi kerja sama berasal dari sinergi antarlembaga keuangan daerah. Kolaborasi antara Bank Jateng dan Bank Kaltimtara diperkirakan memiliki potensi aktivitas bisnis hingga Rp15 triliun per tahun. Di sisi lain, kerja sama antara Jamkrida Jateng dan Jamkrida Kaltim akan mendukung pembiayaan proyek-proyek di IKN melalui skema co-guarantee, dengan nilai proyek sekitar Rp1,34 triliun dan proyeksi imbal jasa penjaminan sekitar Rp3,45 miliar per tahun.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, kesepakatan tersebut diharapkan segera diikuti implementasi konkret. Menurut dia, kolaborasi antardaerah menjadi salah satu strategi memperkuat pembangunan di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika ekonomi global.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menilai kedua provinsi memiliki karakter ekonomi yang saling melengkapi. Kalimantan Timur memiliki keunggulan sumber daya alam, sedangkan Jawa Tengah kuat di sektor industri pengolahan, UMKM, dan manufaktur.
Ia mencontohkan, Kalimantan Timur masih bergantung pada pasokan beras dari Jawa Tengah yang mencapai hampir 10 ribu ton. Sebaliknya, industri di Jawa Tengah membutuhkan sekitar 1,5 juta ton batu bara dari Kalimantan Timur, di luar kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Selain itu, pasokan minyak kelapa sawit mentah (CPO) dari Kalimantan Timur juga menjadi bagian dari rantai pasok industri di Jawa Tengah.
Menurut Rudy, model kemitraan tersebut dapat menjadi contoh bagi provinsi lain untuk memperkuat ekonomi regional tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun transfer pemerintah pusat.
Dengan jumlah penduduk sekitar 38 juta jiwa di Jawa Tengah dan sekitar 4,2 juta jiwa di Kalimantan Timur, kedua daerah dinilai memiliki struktur ekonomi yang saling mengisi. Pemerintah berharap sinergi tersebut mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan aktivitas industri, serta mempercepat pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara melalui kolaborasi antardaerah.
