PURBALINGGA, TeropongJateng.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga menemukan ketidaksesuaian data pemilih saat melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV 2026 di Kecamatan Kejobong.
Empat warga Desa Gumiwang tercatat dalam data pindah keluar. Namun, hasil pemeriksaan langsung menunjukkan mereka masih berdomisili di desa tersebut.
Temuan itu diperoleh saat Ketua Bawaslu Purbalingga, Misrad, bersama jajaran melakukan pengawasan di Desa Gumiwang dan Desa Krenceng, Kamis, 12 November 2026. Pengawasan tersebut melibatkan KPU Purbalingga dan pemerintah desa setempat.
Di Desa Gumiwang, Bawaslu memeriksa sembilan data pemilih meninggal dunia. Seluruhnya terkonfirmasi. Sementara itu, dari sembilan data pemilih pindah keluar, empat orang diketahui masih tinggal di desa tersebut.
Bawaslu juga memeriksa delapan data pemilih pindah masuk. Dari jumlah itu, satu data belum berhasil dikonfirmasi.
Pengawasan berlanjut ke Desa Krenceng. Di wilayah ini, petugas mengonfirmasi lima data pemilih meninggal dunia, 16 data pemilih pindah keluar, dan 16 data pemilih pindah masuk.
Ketua Bawaslu Purbalingga, Misrad, mengatakan pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan perubahan data pemilih sesuai dengan kondisi faktual.
“Pengawasan Coktas ini kami lakukan untuk memastikan bahwa setiap elemen perubahan data pemilih, baik yang meninggal dunia, pindah masuk, maupun pindah keluar, benar-benar terverifikasi secara faktual,” kata Misrad.
Temuan empat warga yang masih berdomisili di Gumiwang meski tercatat pindah keluar menjadi salah satu catatan penting dalam pengawasan tersebut.
Ketidaksesuaian data domisili perlu ditindaklanjuti agar tidak berdampak pada akurasi daftar pemilih. Sebab, data yang tidak diperbarui secara tepat berpotensi menimbulkan persoalan dalam pemenuhan hak pilih masyarakat.
Bawaslu memiliki fungsi pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih. Sementara itu, KPU bertanggung jawab melaksanakan pemutakhiran dan mengelola data pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, hasil pemeriksaan lapangan perlu disampaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme pemutakhiran data.
Akurasi daftar pemilih menjadi salah satu fondasi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Data yang sesuai dengan kondisi faktual diperlukan untuk memastikan setiap warga yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya.
