SEMARANG, TeropongJateng.id – Tuntutan kenaikan upah minimum menjadi Rp3,7 juta mengemuka dalam aksi Koalisi Militan Buruh Jawa Tengah (KOMBAT) di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026). Buruh menilai upah yang berlaku saat ini belum sebanding dengan biaya hidup dan kebutuhan keluarga pekerja.
Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Tengah, Maksuri, mengatakan angka Rp3,7 juta menjadi batas minimal yang diharapkan buruh untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Mereka juga mendesak pemerintah menggunakan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai pertimbangan penetapan upah.
“Minimal untuk UMP Rp3,7 juta,” kata Maksuri dalam aksi tersebut.
Menurut dia, persoalan pengupahan di Jawa Tengah bukan semata-mata mengenai besaran kenaikan setiap tahun. Buruh mempertanyakan kesenjangan antara pendapatan pekerja dan biaya kebutuhan hidup yang dinilai tidak jauh berbeda dengan daerah lain.
Maksuri mencontohkan kondisi pekerja di Kabupaten Jepara. Dengan upah minimum sekitar Rp2,7 juta, menurut dia, pekerja masih menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama mereka yang telah berkeluarga.
Beban tersebut mencakup kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan anak, transportasi, hingga tabungan untuk masa depan.
Bahkan, sebagian pekerja disebut harus mencari penghasilan tambahan setelah menyelesaikan pekerjaan di pabrik. Mereka memilih menjadi pengemudi ojek daring pada malam hari untuk menutup kebutuhan rumah tangga.
“Kalau enggak begitu, mana bisa menghidupi, bayar kontrakan, anak sekolah, dan lain sebagainya,” ujar Maksuri.
Buruh Persoalkan Formula Pengupahan
KOMBAT juga mempersoalkan penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan sebagai dasar penetapan upah minimum 2027.
Maksuri menilai formula pengupahan dalam regulasi tersebut berpotensi membuat kenaikan upah pekerja di Jawa Tengah sulit mengejar ketertinggalan dari daerah lain.
Karena itu, buruh meminta pemerintah melakukan reformasi sistem pengupahan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan kondisi ekonomi pekerja.
Mereka juga mengkritik pendekatan pembangunan yang terlalu menonjolkan daya saing upah untuk menarik investasi. Menurut Maksuri, masuknya investasi semestinya berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
Pemprov Tunggu Data Pemerintah Pusat
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan telah menerima aspirasi dari perwakilan buruh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jateng, Iwanuddin Iskandar, mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan usulan tersebut dengan memperhatikan kepentingan pekerja maupun pengusaha.
Pemprov juga mendorong Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi memfasilitasi dialog antara serikat pekerja dan kalangan pengusaha.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menjelaskan pembahasan UMP dan UMK 2027 masih menunggu data dari pemerintah pusat. Data tersebut meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebagai pembanding, UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386,07. Angka tersebut meningkat 7,28 persen dibandingkan UMP 2025 sebesar Rp2.169.349.
Dengan tuntutan Rp3,7 juta, terdapat selisih sekitar Rp1,37 juta dari UMP yang berlaku saat ini. Namun, angka yang diajukan KOMBAT masih merupakan aspirasi buruh dan belum menjadi keputusan pemerintah.
Maksuri menyatakan buruh akan melakukan konsolidasi dan mempertimbangkan aksi lanjutan apabila pemerintah tidak membuka ruang dialog untuk membahas reformasi pengupahan sebelum penetapan upah minimum 2027.
Perdebatan mengenai besaran upah kini tidak hanya berkaitan dengan formula kenaikan tahunan, tetapi juga bagaimana kebijakan pengupahan mampu menjaga keseimbangan antara iklim investasi, keberlangsungan usaha, dan daya beli pekerja.
