SEMARANG, TeropongJateng.id – Para guru SD Negeri 1 Bener, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, memilih menanggung utang demi memastikan murid-murid mereka dapat pulang dengan aman. Mereka membeli sebuah angkutan kota (angkot) bekas menggunakan pinjaman koperasi senilai Rp25 juta. Kendaraan itu kini dioperasikan secara bergantian oleh para guru.
Keputusan tersebut berawal dari persoalan yang dihadapi sebagian orang tua siswa. Tidak semua memiliki kesempatan untuk menjemput anak ketika kegiatan belajar mengajar selesai. Kondisi itu mendorong pihak sekolah mencari alternatif transportasi yang dapat menjangkau rumah para murid.
Kepala SDN 1 Bener, Sugiyatno, mengatakan gagasan menyediakan angkutan pulang sekolah muncul sekitar Februari 2026. Semula, sekolah berencana menyewa angkot beserta pengemudinya. Namun, setelah meminta tanggapan orang tua, jumlah peminat layanan tersebut ternyata terbatas.
Sekolah kemudian mengubah rencana. Para guru sepakat membeli kendaraan sendiri agar layanan antar pulang dapat berjalan tanpa bergantung pada penyedia jasa angkutan umum.
“Kita pinjam uang koperasi lalu dicicil setiap bulan oleh para guru,” kata Sugiyatno, seperti dikutip detikJateng, Rabu, 11 November 2026.
Angkot tersebut dibeli dari Salatiga dengan harga Rp20 juta. Adapun pinjaman Rp25 juta dialokasikan untuk pembelian kendaraan, perawatan awal, serta dana cadangan sebesar Rp5 juta.
Pembayaran pinjaman dilakukan melalui angsuran Rp1,25 juta setiap bulan selama 25 bulan. Guru yang menerima tunjangan profesi guru (TPG) menyisihkan Rp200 ribu untuk mendukung pembayaran dan kebutuhan operasional kendaraan.
Beban pengelolaan tidak berhenti pada cicilan. Para guru juga harus mengatur jadwal mengemudi, bahan bakar, perawatan kendaraan, hingga rute pengantaran agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Angkot berwarna biru itu beroperasi dalam dua giliran. Guru mengemudikannya secara bergantian, menyesuaikan jadwal kepulangan siswa kelas 1 dan 2 serta kelas 3 hingga 6. Dalam satu perjalanan, kendaraan tersebut dapat mengangkut sekitar 16-17 anak.
Para siswa yang menggunakan layanan itu boleh memberikan uang sukarela sekitar Rp1.000-Rp2.000. Namun, sekolah tidak menetapkan tarif ataupun mewajibkan pembayaran. Jika uang tersebut tidak mencukupi kebutuhan bahan bakar, kas iuran guru digunakan untuk menutup kekurangannya.
Inisiatif itu belakangan menarik perhatian warganet. Sugiyatno menyebut sejumlah orang mulai menghubungi sekolah untuk memberikan bantuan. Beberapa di antaranya bahkan telah mengirimkan uang yang kemudian dicatat dalam pembukuan.
Dampaknya juga dirasakan dalam penerimaan peserta didik baru. Menurut Sugiyatno, setelah angkot sekolah menjadi perbincangan, muncul calon siswa yang mendaftar lebih awal untuk tahun ajaran berikutnya.
Di tengah keterbatasan fasilitas dan kemampuan sebagian keluarga menjemput anak, para guru tersebut mengambil tanggung jawab tambahan yang tidak ringan. Mereka bukan hanya mengajar di ruang kelas, melainkan juga menyediakan sarana transportasi agar murid dapat kembali ke rumah.
Inisiatif itu memperlihatkan bagaimana persoalan sederhana di lingkungan sekolah dapat memunculkan solusi melalui kerja bersama. Namun, keberlanjutan layanan tersebut tetap membutuhkan pengelolaan dan dukungan yang memadai.
