PURWOREJO, TeropongJateng.id – Kebijakan efisiensi anggaran belum sepenuhnya menghentikan belanja pemerintah daerah untuk kegiatan hiburan. Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengalokasikan Rp300 juta dari anggaran daerah untuk mendukung penyelenggaraan Karnaval SCTV.
Alokasi itu menjadi perhatian karena pemerintah sedang dituntut lebih cermat menentukan prioritas belanja. Di tengah keterbatasan fiskal, pengeluaran untuk kegiatan hiburan publik perlu disertai penjelasan mengenai manfaat dan ukuran keberhasilannya.
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Purworejo, Neira Anjar Pujisusilo, mengatakan dana tersebut bukan untuk membayar artis ataupun biaya produksi acara.
Menurut dia, seluruh kebutuhan produksi, honor artis, tenaga pelaksana, dan hadiah kegiatan ditanggung oleh SCTV. Pemerintah kabupaten hanya membiayai kebutuhan pendukung, seperti penginapan artis dan kru, konsumsi, pengamanan, kebersihan, serta operasional lainnya.
“Betul anggaran Rp300 juta, tetapi bukan untuk menyelenggarakan. Semua proses produksi, mendatangkan artis dan hadiah-hadiah kegiatan dibiayai SCTV,” kata Neira melalui komunikasi seluler, Jumat, 6 November 2026.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut berasal dari dua pos. Sebanyak Rp100 juta telah dialokasikan Dinporapar untuk kegiatan pertunjukan sebagai daya tarik wisata. Adapun tambahan Rp200 juta dimasukkan melalui pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Menurut Neira, penyelenggaraan karnaval merupakan bentuk kerja sama promosi pariwisata. SCTV menyediakan produksi acara dan hiburan, sedangkan pemerintah daerah menyiapkan fasilitas pendukung serta melibatkan potensi lokal.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga menghadirkan kesenian dan kuliner khas Purworejo. Di antaranya Tari Dolalak, kuda lumping, dawet ireng, dan clorot. Acara itu sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 DPRD Kabupaten Purworejo.
Pemerintah daerah berharap kegiatan tersebut mampu menarik perhatian masyarakat luas dan menggerakkan perekonomian lokal, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
Namun, harapan terhadap dampak ekonomi tidak cukup menjadi satu-satunya dasar pembenaran belanja daerah. Pemerintah perlu menunjukkan hasil yang dapat diukur, mulai dari peningkatan omzet pedagang, jumlah pengunjung, hingga dampak terhadap kunjungan wisata setelah acara berlangsung.
Terlebih, tambahan Rp200 juta melalui APBD Perubahan menunjukkan adanya keputusan fiskal yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Publik berhak mengetahui pertimbangan penambahan anggaran, rincian penggunaannya, serta indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan kegiatan.
Persoalannya bukan semata-mata apakah Karnaval SCTV mampu menghibur masyarakat. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah pengeluaran Rp300 juta tersebut merupakan pilihan paling efektif untuk mempromosikan pariwisata dan menggerakkan ekonomi Purworejo.
Dalam situasi efisiensi, setiap belanja pemerintah semestinya memiliki dasar kebutuhan, target yang jelas, dan hasil yang bisa diperiksa. Popularitas sebuah acara tidak otomatis menjadi ukuran keberhasilan penggunaan uang publik.
Karena itu, transparansi realisasi anggaran dan evaluasi dampak ekonomi menjadi penting. Tanpa ukuran yang terbuka, klaim bahwa kegiatan tersebut menguntungkan masyarakat hanya akan berhenti sebagai harapan pemerintah.
